Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

Usai Coffe Morning dengan Wartawan, DPRD Tebo Dengarkan Keluhan Warga Rimbo Bujang Yang Di Gusur

Admin
21 Jan 2020, 18:41 WIB

TEBONETIZEN.COM - Sejumlah Warga Kecamatan Rimbo Bujang Sambangi Kantor DPRD Kabupaten Tebo meminta solusi kepada Dewan atas penggusuran yang mereka alami, Kedatangan Warga yang terdiri dari Ibu-ibu ini langsung disambut baik oleh Wakil Ketua DPRD Tebo Aivandri dan Syamsu Rizal usai Coffe Morning dengan Wartawan Pada Selasa (21/1).

Bertempat diruang Komisi 2 DPRD Tebo, Ibu-Ibu diminta untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan keluhannya, turut hadir dalam diskusi tersebut anggota Dewan Sahendra dari Fraksi PKB, Ngatiran dari fraksi Golkar, Khairul dari fraksi Gerinda, dan Kasat Pol PP Taufik Khaldi.


Yuli sebagai perwakilan warga Eks Penghuni SDN 82/VIII Kec. Rimbo Bujang menyampaikan terkait perintah pengosongan yang terjadi pada (15/1/2020) lalu, dirinya mengaku tidak mengerti akan maksud surat yang disampaikan oleh pemerintah.

"Kami meminta solusi karena status kami belum jelas, ada yang masih menumpang, ada yang minta kasian orang, bahkan untuk pindah mengangkut barang menggunakan angkong" ungkapnya sambil menggendong anak kecil dihadapan Anggota Dewan. 

Iday sapaan akrab Syamsurizal menjelaskan kepada warga yang hadir bahwa surat tersebut sudah diberitahukan sejak 5 bulan yang lalu terkait perintah untuk dikosongkan.

"Kami bukan tidak memikirkan warga kami, namun pemerintah sudah menjalankan sesuai prosedur" ungkap Iday.


Ditambahkan oleh Taufik Khaldi sebagai Kasat Pol PP, bahwa penertiban tersebut sudah berdasarkan kesepakatan Musyawarah ditingkat kecamatan, dimana leding sektornya adalah Dinas Perindag dan Kami adalah Kudo Pelejang Bukitnyo.

Ditambahkannya lagi bahwa TIM Aset juga sudah turun dan akan dilaksankan penghpusan, kemudian SD tesebut akan dibongkar yang nantinya akan disiapkan untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau).

Kendati demikian Wakil Ketua II DPRD Syamsu Rizal bersama anggota dewan lainnya tetap bakal membantu mencarikan solusi.

Diakhir pertemuan, Dirinya mengatakan akan melaksanakan koordinasi dengan Dinas Sosial, untuk dimasukkan dalam program PKH dan meminta Seluruh Ibu-ibu yang hadir menyerahkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk KTP. (Red-TN)

adsen4

iklan