 |
| Sahendra, SE Ketua Fraksi PKB DPRD Tebo (tampak kiri) dan Darul Kutni Anggota DPRD Tebo (tampak kanan). Foto: Amirul/Tebonetizen |
TEBONETIZEN.COM, - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tebo menyoroti terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di setiap desa dan kelurahan dalam Kabupaten Tebo.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB Kabupaten Tebo, Sahendra, SE atau sapaan akrabnya, Kalek.
Menurut Kalek, DTKS penerima PKH tersebut harus dievaluasi. Hal ini mengingat berdasarkan temuan di lapangan banyak keluarga yang tidak berhak menerima bantuan dari Kemensos tapi tetap mendapatkan bantuan tersebut.
"Kita kemarin sudah turun kelapangan bersama petugas Kemensos RI dan tenaga PKH serta Dinsos Kabupaten Tebo di salah satu desa di wilayah Tebo Ulu, VII Koto Ilir, dan Serai Serumpun. Hasilnya kita menemukan keluarga miskin tidak terdata di bank data (DTKS). Padahal mereka sangat layak untuk mendapatkan bantuan dari Kemensos tersebut," kata Kalek saat ditemui usai rapat paripurna penyampaian fraksi-fraksi DPRD Kabupaten terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Tebo tahun anggaran 2023, Senin, 14 November 2022.
"Saya sangat terharu dan sedih melihat masih banyak keluarga miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari Kemensos RI tersebut. Hal ini karena keluarga miskin tidak terdata di DTKS," tambahnya.
 |
| Ketua Fraksi PKB Tebo Sahendra, SE saat dibincangi di Gedung DPRD Tebo. Foto: Amirul/Tebonetizen |
Oleh karena itu, Kalek meminta kepada tenaga PKH, Dinsos, dan Pemkab Tebo untuk rajin turun kelapangan agar keluarga miskin di Kabupaten Tebo dapat dimasukkan dalam DTKS tersebut guna mendapatkan bantuan dari Kemensos RI.
Selain itu, kata Kalek, bukan hanya di desa saja namun di Kota Tebo, khususnya di Kelurahan Muara Tebo dan Kelurahan Tebing Tinggi.
Kemudian Kalek meminta kepada Tenaga PKH untuk saling bersinergi dengan aparat pemerintah desa dan kelurahan dalam Kabupaten Tebo terkait masalah data keluarga miskin.
"Ini bukan tanpa alasan, kita menemukan banyak kejanggalan terkait keluarga penerima bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut. Ada juga orang yang sudah lama meninggal tapi masih juga menerima bantuan. Kita minta data itu di-update agar bantuan tepat sasaran," ungkapnya.
"Selain itu, kita juga meminta kepada Pj Bupati Tebo, Aspan agar memberikan arahan kepada Dinsos Kabupaten Tebo seterusnya kepada tenaga PKH terkait untuk saling bersinergi dengan aparatur pemerintah desa," ujarnya.
Kemudian daripada itu, dalam rapat paripurna penyampaian fraksi-fraksi DPRD Kabupaten terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Tebo tahun anggaran 2023 yang dibacakan oleh Waka I Aivandri AB, fraksi PKB menyampaikan:
1. Meminta Pemkab Tebo dituntut untuk cerdas dalam menggali potensi-potensi sumber pendapatan daerah.
2. Meminta Pemkab Tebo untuk mengoptimalkan dana CSR dari perusahaan yang ada di Kabupaten Tebo agar dana CSR tersebut memberikan dampak kepada masyarakat.
3. Fraksi PKB berharap Ranperda ini nantinya dapat menjadi Perda yang menjawab kebutuhan, masalah, tantangan dan kondisi saat ini dan yang akan datang. (Amirul-RedTN).
