Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

Waka I DPRD Tebo Aivandri Pimpin RDP Pembangunan Akses Jalan Hubungkan Jambi-Riau

Admin
7 Feb 2022, 13:44 WIB
Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Tebo bersama dinas PUPR, Kehutanan Provinsi Jambi melalui KPHP Tebo Barat dan warga Sentano, Plumpang Jaya Kecamatan VII Koto Ilir terkait usulan perizinan pembangunan akses jalan di atas hutan kawasan, menghubungkan Provinsi Jambi dan Riau, Senin (7/2/2022).

TEBONETIZEN.COM, - Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Tebo bersama dinas PUPR, Kehutanan Provinsi Jambi melalui KPHP Tebo Barat dan warga Sentano, Plumpang Jaya Kecamatan VII Koto Ilir terkait usulan perizinan pembangunan akses jalan di atas hutan kawasan, menghubungkan Provinsi Jambi dan Riau, Senin (7/2/2022).


Wakil ketua DPRD Tebo, Aivandri yang memimpin jalannya RDP, menegaskan, usulan jalan menuju batas Riau, melalui Sentano dan Plumpang, tadi telah dibahas dengan melibatkan banyak pihak.


“Dijelaskan Aivandri, akses awal jalan menuju batas Riau ini, melalui Bupati Tebo sudah mengajukan surat pinjam pakai hutan kawasan ke kementerian kehutanan (Kemenhut) agar secara legal dapat dilakukan pembangunan di desa tersebut.


Saat ini akses untuk perkerasan jalan tersebut jika izinnya diterbitkan oleh Kemenhut, anggarannya sudah tersedia melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tebo tahun 2022 sekitar senilai Rp.1 miliar,” kata Aivandri.


Jika tidak, ucap Aivandri, karena plafon anggarannya adalah untuk perbaikan jalan HKM menuju Masgo, akan dipakai dalam area pengguna lainnya (APL) yang sudah ada.


“Harapannya kepada semua pihak-pihak terkait khususnya Kemenhut dapat memproses izin pinjam pakai kawasan hutan produksi yang diajukan oleh Bupati Tebo dapat segera diterbitkan izinnya demi kepentingan masyarakat,” ungkapnya.


Plt Kepala Dinas PUPR Tebo Sardi, di dampingi Kabid Bina Marga, Irving Pane menerangkan, terkait lokasi jalan di sana akan dilakukan pengecekan bersama untuk mencari titik koordinatnya dan statusnya seperti apa.


Panjang jalan mulai dari Desa Balai Rajo hingga ke Indragiri Hulu Provinsi Riau sekitar 40 KM, tapi kalau untuk batas Kabupaten Tebo sekitar 20 KM.


“Mengenai anggaran pembukaan dan perkerasan jalan memang sudah ada, tapi pelaksanaan tidak akan kami lakukan sebelum ada kejelasan, boleh tidaknya dikerjakan di lokasi tersebut,” ungkap Sardi.


“Ditempat yang sama kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tebo Barat, Topik Bukhori, menyatakan regulasinya penggunan kawasan hutan harus izin dari Kemenhut tidak bisa sembarangan apalagi menggunakan APBD.


Topik berujar, sepakat dengan masyarakat dan DPRD, apa yang dibicarakan tadi, Pemkab Tebo sudah tepat menyurati kementerian, namun belum ada jawaban.


“Namun kita akan survey dulu untuk cari titik koordinat, setelah dapat akan dilakukan overlay peta kawasan, dengan beberapa stakeholder. Berapa lama prosesnya kita tidak tahu, namun nanti tim dari Kemenhut kan turun melakukan evaluasi di lapangan terhadap objek lokus yang dimaksud,” pungkas Topik. (Red-TN).

adsen4

iklan